JAKARTA – Anggota DPR RI dari Komisi I Fraksi Partai NasDem, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL), menyoroti kondisi memprihatinkan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, dalam kunjungan resesnya di wilayah perbatasan Indonesia–Timor Leste (RI–RDTL).
Dalam dialog bersama warga di Betun, ibu kota Kabupaten Malaka, VBL mengungkapkan keprihatinan atas buruknya infrastruktur yang berdampak langsung pada aktivitas masyarakat. Ia secara tegas menyebutkan bahwa perjalanan dari Kupang ke Malaka yang seharusnya hanya memakan waktu beberapa jam kini bisa mencapai lima jam akibat kerusakan jalan yang parah di sejumlah titik.
“Kami tempuh perjalanan selama lima jam karena banyak jalan yang rusak. Di Malaka pun sama, masih banyak jalan dan jembatan yang membutuhkan perbaikan, terlebih ini adalah wilayah perbatasan negara,” ujar Viktor di hadapan warga dan pejabat daerah.
Kondisi jalan yang rusak berat ini tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah, distribusi logistik, serta akses terhadap pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Dalam konteks strategis, wilayah perbatasan seperti Malaka juga memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan negara, sehingga perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat.
Komitmen Perjuangkan Anggaran Infrastruktur Tahun 2026
Menanggapi keluhan masyarakat, VBL menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan alokasi anggaran perbaikan infrastruktur Malaka melalui jalur politik di Senayan. Ia mengakui bahwa tahun 2025 menjadi tahun rasionalisasi anggaran nasional, sehingga banyak program fisik belum bisa terealisasi maksimal.
“Kami sudah berkoordinasi dan meminta Bupati Malaka agar menyiapkan segala dokumen pendukung untuk dapat diperjuangkan di pusat. Fraksi NasDem bersama lintas komisi akan terus mendorong pemenuhan kebutuhan masyarakat Malaka,” tegasnya.
Menurut VBL, dokumen teknis dan data pendukung yang lengkap dari pemerintah daerah sangat penting sebagai dasar pengajuan anggaran di pusat. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah kabupaten dan perwakilan rakyat di DPR RI menjadi kunci dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur di wilayah yang selama ini tertinggal.
Dukungan dan Apresiasi dari Pemerintah Daerah
Dalam kunjungan tersebut, Bupati Malaka Stefanus Bria Seran (SBS) turut hadir dan memberikan apresiasi tinggi atas perhatian Viktor Laiskodat terhadap daerahnya. Ia menyebut kehadiran anggota DPR RI dari pusat sebagai bentuk nyata dukungan terhadap percepatan pembangunan di daerah perbatasan.
“Pak VBL bukan orang asing bagi kami. Beliau pernah menjadi Gubernur NTT, dan sekarang kembali sebagai wakil rakyat yang terus memperjuangkan kebutuhan rakyat di Senayan,” ujar Bupati SBS dalam sambutannya.
Bupati menegaskan bahwa Malaka sangat membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah pusat, khususnya dalam hal pembangunan infrastruktur dasar. Kondisi geografis Malaka yang berbatasan langsung dengan negara tetangga membuat kebutuhan akan jalan dan jembatan yang layak menjadi sangat mendesak, baik untuk keperluan pertahanan maupun kesejahteraan masyarakat.
Ajakan untuk Persatuan Pasca Pilkada
Menutup dialog bersama warga, Bupati SBS juga mengajak seluruh elemen masyarakat Malaka untuk bersatu membangun daerah tanpa melihat perbedaan politik pasca-Pilkada. Ia menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan perwakilan legislatif demi mendorong kemajuan daerah.
“Pilkada sudah selesai. Dalam proses politik kita boleh berbeda, tapi setelahnya kita harus bersatu untuk mengurus rakyat bersama-sama,” kata SBS.
Isu Infrastruktur Jadi Prioritas Utama
Kondisi jalan dan jembatan yang rusak di Malaka memang telah lama menjadi keluhan masyarakat. Ruas-ruas jalan penghubung utama dari dan ke Kupang, serta jalur dalam kabupaten menuju kawasan perbatasan, masih banyak yang belum tersentuh perbaikan. Lubang besar, jalan berlumpur saat hujan, hingga jembatan sempit dan tua, menjadi pemandangan sehari-hari warga Malaka.
Dengan adanya perhatian dari tokoh nasional seperti Viktor Laiskodat, masyarakat berharap ada perubahan nyata dalam waktu dekat. Terlebih, jika usulan anggaran tahun 2026 berhasil dikawal secara intensif oleh Fraksi NasDem dan lintas komisi di DPR RI, maka peluang perbaikan infrastruktur di Malaka akan semakin terbuka.