JAKARTA - Dalam upaya memajukan kesejahteraan petani dan memastikan ketahanan pangan nasional, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa harga pembelian gabah dari petani harus minimal Rp 6.500 per kilogram. Pernyataan ini disampaikan dalam acara panen raya yang merupakan bagian dari program #Demi Indonesia Mandiri Pangan yang berlangsung di Ngawi.

Acara panen raya ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk jajaran kementerian terkait, Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati Ngawi, serta para pemangku kepentingan di bidang pertanian. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan yang kuat dari berbagai lapisan pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan sektor pertanian di Indonesia.

Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, mengungkapkan bahwa ketetapan harga minimal tersebut bertujuan melindungi petani dari fluktuasi pasar yang tidak menentu dan sering kali merugikan mereka. "Kami ingin memastikan petani mendapatkan harga yang layak untuk hasil panen mereka. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan di Indonesia," ujar Zulhas.

Di sela-sela kegiatan panen, Zulhas juga menyempatkan diri untuk berdialog langsung dengan para petani. "Harga Rp 6.500 per kilogram adalah angka yang kami anggap layak untuk mendukung kesejahteraan petani," tambahnya. Menurutnya, dengan kepastian harga yang lebih tinggi, petani diharapkan akan lebih termotivasi untuk meningkatkan produksi dan kualitas gabah mereka.

Pengaturan harga ini bukan hanya tentang ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan politik pangan. Kebijakan yang adil terhadap harga gabah dapat mendorong peningkatan produksi domestik, mengurangi ketergantungan pada impor, dan menstabilkan ketahanan pangan nasional. Ini adalah langkah konkret pemerintah dalam mendukung petani, yang selama ini merupakan tulang punggung ketahanan pangan negara.

Namun, tantangan ke depan masih banyak, terutama berkaitan dengan distribusi dan infrastruktur agrikultur. Oleh karena itu, Zulkifli Hasan juga menekankan pentingnya kolaborasi antar-pemangku kepentingan untuk meningkatkan teknologi pertanian dan memperbaiki rantai pasok. "Kita harus bersinergi untuk memperkuat sektor pertanian kita, termasuk peningkatan fasilitas penyimpanan dan distribusi hasil panen," ujar Zulhas dengan tegas.

Wakil Gubernur Jawa Timur yang juga hadir dalam acara tersebut mendukung penuh kebijakan yang diusung Zulhas. Dalam pidatonya, dia menyatakan, "Jawa Timur siap menjadi pelopor dalam mewujudkan kebijakan ini. Kami akan bekerja keras untuk memastikan para petani di wilayah kami mendapatkan harga terbaik untuk hasil usaha mereka."

Bupati Ngawi juga turut mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang dianggapnya sangat bermanfaat bagi masyarakat petani di daerahnya. "Dengan adanya kebijakan harga minimal ini, petani dapat merasa lebih tenang dan termotivasi untuk bekerja lebih keras," ujarnya.

Sementara itu, salah satu petani di Ngawi yang ikut dalam acara panen raya merasa terharu dengan perhatian langsung dari pemerintah pusat. "Kami berharap perhatian seperti ini bisa terus berjalan, sehingga kesejahteraan kami sebagai petani bisa lebih baik di masa depan," ungkapnya.

Dalam jangka panjang, Zulkifli Hasan berharap langkah ini bisa menjadi awal yang baik untuk menciptakan sistem pertanian yang lebih adil dan berkelanjutan. Pemerintah, melalui kementerian terkait, terus berupaya untuk memberikan dukungan teknis dan pendampingan yang dibutuhkan oleh para petani untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian mereka.

Di akhir acara, Zulkifli Hasan menekankan kembali pentingnya kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan yang mandiri. "Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Kebijakan ini harus diiringi dengan kerjasama yang kuat dari semua pihak yang terlibat," tutup Zulhas.

Dengan langkah konkrit ini, diharapkan sektor pertanian di Indonesia bisa semakin berkembang dan para petani dapat merasakan peningkatan kesejahteraan yang signifikan. Ini sekaligus menjadi fondasi untuk mencapai kemandirian pangan dan meningkatkan daya saing pertanian Indonesia di pasar global.