JAKARTA - Menjelang datangnya Ramadan dan Idulfitri 2026, perhatian publik tertuju pada stabilitas harga bahan pokok.
Pemerintah memastikan bahwa kondisi pangan nasional berada dalam situasi aman dan terkendali. Berdasarkan neraca pangan hingga April 2026, sembilan komoditas strategis tercatat dalam posisi surplus produksi.
Kesembilan komoditas tersebut meliputi beras, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, jagung, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah.
Ketersediaan yang melimpah ini menjadi dasar optimisme pemerintah dalam menjaga stabilitas harga. Dengan produksi yang mencukupi, kebutuhan masyarakat selama Ramadan diyakini dapat terpenuhi tanpa hambatan berarti.
Pemerintah menegaskan bahwa lonjakan harga tidak memiliki dasar kuat di tengah kondisi stok yang aman. Surplus produksi dinilai sebagai indikator ketahanan pangan yang semakin solid. Situasi ini diharapkan mampu memberikan rasa tenang bagi masyarakat dalam menyambut bulan suci.
Pernyataan Tegas Menteri Pertanian
Amran Sulaiman selaku Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional menyampaikan bahwa tidak ada alasan bagi pelaku usaha untuk menjual komoditas di atas Harga Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah.
Ia menegaskan komitmen pemerintah menjaga keseimbangan pasokan dan harga. Penekanan tersebut disampaikan dalam keterangan resminya.
"Produksi kita tinggi, stok kita banyak. Yang swasembada pangan kita sudah sembilan, yang belum ada tiga. Nah, yang tiga ini pun stoknya banyak. Jadi tidak boleh ada main-main," kata Amran dalam keterangan resminya.
Pernyataan itu menjadi pesan kuat kepada seluruh pelaku distribusi agar mematuhi aturan harga. Pemerintah menilai stabilitas pasar harus dijaga bersama demi kepentingan masyarakat luas.
Amran menyebut stok beras nasional saat ini mencapai 3,4 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah dan dua kali lipat dari kondisi normal yang berkisar 1–1,5 juta ton. Pemerintah juga menyiapkan cadangan SPHP sebesar 1,5 juta ton dengan harga maksimal Rp12.500 per kilogram sebagai instrumen stabilisasi.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi konkret menjaga daya beli masyarakat.
"Tidak ada alasan beras naik. Stok kita tertinggi sepanjang sejarah. Minyak goreng kita produsen terbesar dunia, stok pemerintah 700 ribu ton, harga maksimal Rp15.700. Daging ayam Harga Acuan Pembeliannya Rp40.000, daging sapi Rp140.000," tuturnya.
Rincian harga dan stok tersebut disampaikan untuk memberikan kepastian kepada publik. Dengan transparansi data, pemerintah berharap tidak ada spekulasi yang memicu gejolak harga.
Pengawasan Distribusi dan Satgas Pangan
Amran mengatakan memastikan pengawasan stok dan distribusi akan diperkuat melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta Satgas Pangan. Sinergi ini dipandang penting untuk mencegah praktik penimbunan atau permainan harga. Pemerintah ingin memastikan jalur distribusi berjalan lancar hingga ke tingkat konsumen.
"Kalau ada yang mencoba menaikkan harga, pemerintah bersama Satgas Pangan akan menindak tegas," ucapnya. Penegasan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas pasar. Tindakan tegas akan difokuskan pada pelaku yang melanggar ketentuan harga.
Pengawasan, lanjut Amran, difokuskan pada sumber distribusi besar, bukan pedagang kecil. Yang diperiksa adalah pabrik, distributor utama, dan rantai pasok hulunya. Pendekatan ini dilakukan agar kebijakan tidak memberatkan pelaku usaha kecil di pasar tradisional.
Peran Kementerian Perdagangan dan Pemerintah Daerah
Isy Karim selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan menekankan pentingnya monitoring intensif di pasar. Ia meminta pemerintah daerah segera melaporkan apabila terjadi lonjakan harga yang tidak sejalan dengan kondisi stok. Koordinasi cepat dinilai krusial untuk mencegah gejolak yang meluas.
"Kalau harga melonjak tapi stok cukup, tentu bisa diambil tindakan. Segera laporkan ke pusat agar bisa dilakukan suplai dari daerah lain atau melalui BUMN pangan, sehingga harga tidak bergejolak," terangnya.
Mekanisme suplai antardaerah menjadi solusi untuk menjaga keseimbangan pasokan. Dengan langkah tersebut, fluktuasi harga dapat ditekan secara lebih efektif.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan memperkuat pengendalian pasar. Informasi yang akurat dan respons cepat menjadi kunci stabilisasi harga. Pemerintah menegaskan bahwa kepentingan konsumen menjadi prioritas utama.
Gerakan Pangan Murah sebagai Langkah Stabilitas
Sebagai langkah konkret stabilisasi, pemerintah sejak Jumat, 13 Februari 2026 telah menggelar Gerakan Pangan Murah secara serentak di seluruh Indonesia. Program ini dirancang untuk memberikan akses bahan pokok dengan harga terjangkau. Kegiatan tersebut menjadi instrumen langsung dalam menekan potensi kenaikan harga di tingkat konsumen.
Gerakan Pangan Murah dilaksanakan melalui berbagai titik distribusi strategis. Masyarakat dapat memperoleh komoditas penting dengan harga sesuai ketentuan pemerintah. Upaya ini memperlihatkan komitmen nyata dalam menjaga stabilitas menjelang Ramadan.
Dengan surplus sembilan komoditas strategis dan pengawasan ketat distribusi, pemerintah optimistis harga pangan tetap terkendali. Data produksi dan stok menjadi dasar kebijakan yang terukur. Menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026, stabilitas pangan diharapkan terjaga demi kenyamanan masyarakat dalam beribadah.