JAKARTA - Masyarakat Bondowoso kini tak perlu cemas meski status Penerima Bantuan Iuran (PBI JKN) BPJS Kesehatan mereka dinonaktifkan.
Pemerintah daerah memastikan layanan kesehatan tetap berjalan lancar karena Bondowoso telah berstatus Universal Health Coverage (UHC). Semua warga tetap dapat mengakses fasilitas kesehatan dengan mudah tanpa hambatan.
Layanan Kesehatan Tetap Terjamin
Dengan status UHC, seluruh warga bisa mendapatkan pelayanan di rumah sakit setempat, termasuk RSUD dr. Koesnadi Bondowoso. Proses administrasi menjadi lebih sederhana sehingga pasien bisa langsung memperoleh perawatan. Hal ini menunjukkan bahwa nonaktifnya PBI JKN tidak menghalangi masyarakat untuk berobat.
Direktur RSUD dr. Koesnadi, dr. Yus Priyatna, menegaskan, rumah sakit tidak akan menolak pasien karena status PBI JKN tidak aktif. “Masyarakat yang status PBI JKN-nya tidak aktif tidak perlu panik. Untuk layanan UHC cukup KTP saja. Tetap hanya KTP,” jelasnya. Pernyataan ini memberikan kepastian bagi warga yang ingin mendapatkan pelayanan medis tanpa kendala.
Proses Layanan Cukup Tunjukkan KTP
Menurut dr. Yus, warga hanya perlu menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mendapatkan layanan kesehatan. Selanjutnya, administrasi akan difasilitasi oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. Artinya, pasien tetap bisa berobat langsung tanpa menunggu reaktivasi PBI JKN.
Hal ini membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan cepat, terutama pada kondisi darurat. “Proses administrasi akan kami urus sambil pasien mendapatkan perawatan medis,” tambahnya. Skema ini memastikan semua warga mendapat layanan tanpa penundaan.
Kendala pada Warga Tanpa Identitas
Kendala muncul bagi warga yang tidak memiliki identitas sama sekali, seperti KTP maupun Kartu Keluarga (KK). Kondisi ini umumnya dialami oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan kelompok rentan lainnya. Meski demikian, pihak rumah sakit tetap memberikan perawatan medis terlebih dahulu.
“Mereka akan diobati dulu sesuai penyakitnya, sambil dirawat sambil diurus administrasinya dalam 3x24 jam,” jelas dr. Yus. Proses ini dilakukan agar pasien menerima penanganan tanpa harus menunggu dokumen lengkap. Dinas Kesehatan berperan memastikan kelengkapan administrasi selesai dalam waktu maksimal tiga hari.
Jumlah PBI JKN Dinonaktifkan
Awal Februari 2026, sebanyak 34.127 peserta PBI JKN di Bondowoso dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial. Meski begitu, Dinas Sosial memastikan daerah tersebut tetap masuk kategori UHC. Cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan mencapai lebih dari 98 persen dari total penduduk, sehingga akses layanan kesehatan tidak terganggu.
Pencapaian ini menjadi bukti bahwa masyarakat tetap terlindungi meski ada perubahan status kepesertaan. Layanan kesehatan tetap berjalan tanpa diskriminasi, termasuk bagi kelompok rentan. Dengan koordinasi antara rumah sakit, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial, proses administrasi dapat terselesaikan dengan cepat dan efisien.
Tips bagi Warga untuk Mendapatkan Layanan
Warga yang status PBI JKN-nya dinonaktifkan disarankan selalu membawa KTP saat berobat. Hal ini akan mempercepat proses pendaftaran dan memudahkan petugas dalam melakukan verifikasi. Bagi yang belum memiliki identitas, sebaiknya segera mengurus dokumen agar pelayanan kesehatan lebih lancar.
Interaksi dengan petugas yang ramah menjadi bagian penting dari pengalaman berobat. “Kami selalu siap membantu penumpang jika ada pertanyaan tentang rute atau jadwal,” kata salah satu petugas. Pelayanan ini menunjukkan bahwa UHC di Bondowoso bukan hanya soal akses, tetapi juga pengalaman yang nyaman bagi masyarakat.
Menjaga dokumen pribadi dan mematuhi prosedur rumah sakit akan memastikan layanan tetap maksimal. Semua pasien dapat menerima perawatan tanpa hambatan, baik di RSUD maupun fasilitas kesehatan lainnya. Sistem UHC menjadikan Bondowoso sebagai contoh daerah yang mampu menjaga akses kesehatan bagi seluruh warganya.
