JAKARTA - Kementerian Hukum menargetkan 80 ribu Perseroan Perorangan terdaftar pada 2026.
Target ini menjadi bagian dari strategi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dianggap penting untuk mencapai capaian tersebut.
Direktur Jenderal AHU menyampaikan, “Kami punya visi besar mengakselerasi pertumbuhan ekonomi 2026 melalui pembentukan Perseroan Perorangan. Targetnya 80 ribu pendaftaran.”
Pernyataan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendorong usaha mikro dan kecil. Langkah ini diharapkan memberi kesempatan lebih luas bagi pelaku UMK untuk mendapatkan badan hukum resmi.
Keunggulan Perseroan Perorangan
Perseroan Perorangan adalah badan hukum yang didirikan oleh satu WNI untuk usaha mikro dan kecil. Pendirian PT Perorangan tidak memerlukan akta notaris, cukup pernyataan pendirian. Biaya pendaftaran juga terjangkau, hanya Rp50 ribu melalui laman resmi AHU.
Sistem ini memudahkan masyarakat mendirikan usaha dengan tanggung jawab terbatas, terpisah dari kekayaan pribadi. Model ini mendorong pelaku UMK untuk naik kelas tanpa hambatan birokrasi. Dengan kemudahan ini, pemerintah berharap pertumbuhan usaha dapat merata hingga pelosok negeri.
Keberhasilan dan Tantangan di Lapangan
Contoh keberhasilan adalah pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang rampung dalam 2,5 bulan berkat kerja kolektif. Pencapaian ini mendapat apresiasi dari Presiden dan menjadi inspirasi bagi daerah lain. Hal ini menunjukkan bahwa target ambisius dapat dicapai dengan sinergi dan koordinasi yang baik.
Namun, tantangan masih ada, terutama keterbatasan infrastruktur di wilayah terpencil. Beberapa daerah bahkan belum memiliki akses listrik yang memadai. Kondisi ini menekankan pentingnya penguatan ekosistem usaha hingga ke pelosok tanah air agar semua pelaku UMK dapat terlayani.
Integrasi Data dan Kolaborasi Lintas Kementerian
Dalam forum Ekosistem Usaha dan Bimbingan Teknis Layanan Perseroan Perorangan, pentingnya integrasi data disoroti. Laporan usaha akan saling terhubung dengan Direktorat Jenderal Pajak guna menjamin transparansi. Hal ini memastikan akuntabilitas dan kemudahan pelaporan bagi pelaku UMK.
Selain itu, sinergi dengan Kementerian Sosial dibutuhkan untuk menenangkan pelaku usaha yang takut kehilangan bantuan sosial. Pemerintah mendorong pelaku usaha mikro naik kelas tanpa kehilangan dukungan sebelum benar-benar mandiri. Strategi ini membantu memastikan keseimbangan antara pengembangan usaha dan perlindungan sosial.
Transformasi Digital dan Super App Kemenkum
Direktur Jenderal AHU mengungkapkan rencana peluncuran Super App Kemenkum pada pertengahan April. Dari 160 layanan yang telah terdigitalisasi, Perseroan Perorangan dan Apostille akan menjadi layanan percontohan. Super App ini diharapkan mempermudah masyarakat mengakses layanan hukum secara cepat dan efisien.
Seluruh kantor wilayah juga diminta mempercepat capaian target 2026 dengan kolaborasi nasional yang lebih kuat. “Kita harus terus bersinergi, meningkatkan kinerja, dan memperkuat kebersamaan.
Transformasi digital sudah berjalan dan hasilnya mulai terlihat,” ucap Direktur Jenderal AHU. Langkah ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mendorong digitalisasi dan pertumbuhan ekonomi berbasis UMK.
